Polemik pokir para anggota dewan terus bergulir dan menjadi isu yg terus di perbincangan kan oleh masyarakat khusus nya pelaku jasa konstruksi di tanjung jabung barat.polemik ini muncul akibat banyak nya titipan para legislator di Organisasi Perangkat Daerah(OPD)hingga terkesan medominasi kegiatan2 di Dinas2 yg ada di daerah ini.terlebih lagi setelah laporan para penggiat anti korupsi yg tergabung dalam aliansi GALAK ke kejaksaan Tinggi beberapa waktu yg lalu.
Pokir yg legal dan sah itu dalam pelaksanaan dari proses hingga eksekusi nya terlihat tidak ada transparansi dan keterbukaan nya di tingkat pembahasan dan penetapan oleh badan anggaran terhadap besaran presentase nilai anggaran di APBD dan ini rentan terjadi nya pemufakatan jahat,manipulasi,dan korupsi.
Menanggapi hal ini jaksa pidana khusus kejari tanjung jabung barat Aqrin N Reval saat di temui media ini di ruang kerja nya(28/04/2025)mengatakannya pokir yg menyimpang dalam pelaksanaan nya akan di tindak dgn bukti2 yg ada akan menegak kan hukum sesuai aturan yg berlaku”dan berharap partisipasi masyarakat untuk mendorong penegakan hukum tersebut dgn melapor kan ke pihak nya bila ada indikasi dan bukti ada nya pelanggaran hukum pokir tersebut.Salah seorang penggiat anti korupsi tanjung jabung barat M.Arsyad yg juga Direktur Eksekutif LSM PEMBEDA menyebut kan pokir2 itu jgn semata2 hanya kegiatan bersifat fisik infrastruktur saja tapi juga bersifat program agar semua lini bisa di manfaat kan oleh dana pokir APBD.Dan dia berharap pihak kejaksaan memproses laporan2 yg masuk terkait pokir ini agar kepercayaan terhadap penegak hukum tidak hilang.
